BI Rate Naik: Siapa Untung dan Rugi
Harry Azhar Azis
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Dewan Gubernur Bank Indonesia (DG BI) pada tanggal 4 Februari lalu akhirnya menaikkan BI rate dari 6,5% menjadi 6,75%. Walau sebelumnya BI telah memberi sinyal tentang kemungkinan perubahan kebijakan BI rate itu, keputusan BI rate naik tetap saja mengejutkan. Penjelasan BI tentang kenaikan BI rate ini merujuk pada inflasi tinggi terutama bahan makanan pokok. Pasal 7 UU 3/2004 tentang BI mengamatkan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang diukur dengan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Walau UU BI menegaskan tanggungjawab BI menjaga inflasi, kenyataannya tidak semua faktor penyumbang inflasi mampu dikontrol oleh BI. Karena itu, pada Pasal 10 ayat 1 huruf a UU BI menyatakan BI berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Pemerintah dan berkoordinasi dengan BI.
Tiap tahun penetapan target inflasi dituangkan dalam UU APBN/P yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Inflasi yang ditetapkan melalui UU inilah yang menjadi kebijakan negara dan sekaligus sebagai rujukan pelaksanaan kebijakan bagi Pemerintah dan juga BI dalam mengendalikan inflasi. Walau koordinasi Pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI), bahkan kini dikembangkan menjadi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), ternyata tidak pernah jelas diketahui pola peran dan tanggungjawab antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta BI bila target inflasi yang ditetapkan UU APBN/P gagal dicapai. Sebagai contoh, ketika inflasi 2010 mencapai 6,96% padahal UU 2/2010 tentang APBN-P 2010 menetapkan target asumsi inflasi 5,3%, Pemerintah dan BI terkesan melepas tangggungjkawabnya.
Inflasi dan BI rate
Karena itu, penjelasan BI bahwa keputusan menaikkan BI rate karena inflasi tinggi patut dipertanyakan. Bila logika ini diterima, kegagalan BI (dan Pemerintah) dalam mengemban tanggungjawab pengendalian inflasi apakah layak diatasi dengan menaikkan BI rate? Sampai berapa besar perbedaan tingkat inflasi dan BI rate sehingga keputusan menaikkan BI rate telah mencapai momen yang tepat dalam suatu kondisi perekonomian? Kecuali BI mampu menjelaskan kenaikan BI rate akan menurunkan tingkat inflasi pada fase berikutnya, dengan prediksi transmisi kebijakan yang akurat, kenaikan BI rate mungkin dapat dipahami. Pengelolaan BI rate selama tahun 2011 wajib merujuk kepada UU APBN 2011 yang menetapkan SBI sebesar 6,5%. Artinya, kebijakan BI rate selama tahun 2011 tidak mungkin terus dinaikkan kecuali DG BI bersedia dianggap tidak mampu memenuhi perintah UU. Bila nanti terjadi perubahan keputusan politik negara atas UU APBN 2011 dimana DPR dan Pemerintah sepakat mengubah besaran SBI dalam asumsi makro ekonomi, pengelolaan BI rate tetap harus merujuk kepada besaran perbahan itu.
Ternyata hubungan tingkat inflasi dan BI rate tidak pernah berlaku konsisiten. BI tampaknya perlu menjelaskan seberapa besar peran tingkat inflasi bagi keputusan kebijakan BI rate? Apakah ada faktor lain, apa saja dan mengapa? Mungkinkah keputusan menaikkan BI rate disebabkan oleh desakan pelaku ekonomi untuk mencapai kepentingan tertentu? Di tahun 2005, ketika inflasi begitu tinggi (17,1%), posisi BI rate (12,75%) justru bersifat negatif terhadap inflasi. Ketika inflasi tahun 2008 mencapai 11,1%, padahal target inflasi pada APBNP 2008 hanya 6,5%, BI rate bertahan pada 9,5%. Yang menarik, di tahun tersebut, suku bunga bank sentral beberapa negara justru menurun, tetapi BI malah menaikkan BI ratenya dari 8,75% (Juni 2008) menjadi 9,5% (Oktober 2008), walau diturunkan lagi menjadi 9,25% (Desember 2008). Ketika tingkat inflasi tahun 2009 sangat rendah yaitu 2,78%, jauh melampaui target UU APBN-P 2009 (4,5%) menurun dari UU APBN 2009 (6,2%), BI rate tetap bertahan pada posisi 6,5%. Mengapa ketika tingkat inflasi rendah BI tidak menurunkan BI rate-nya? Kini, BI rate dinaikkan menjadi 6,75% setelah inflasi Januari meningkat 7,02% (yoy).
Siapa Untung dan Rugi?
Respon Pemerintah yang segera menahan bank-bank BUMN agar tidak menaikkan suku bunga pinjaman patut dihargai. Berapa lama bank-bank BUMN mampu bertahan tidak menaikkan suku bunganya tetap menjadi pertanyaan. Dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 Februari antara Komisi XI DPR dan Direksi Bank BRI, dijelaskan bahwa BRI akan kehilangan net interest margin 0,11% bila tidak menaikkan tingkat suku bunga pinjamannya. Dengan tidak menaikkan suku bunga pinjaman, bank-bank BUMN tidak mungkin menaikkan suku bunga simpanannya kecuali bersedia mengurangi potensi laba. Seterusnya, akan terjadi perpindahan dana pihak ketiga (DPK) dari bank-bank BUMN ke bank swasta domestik dan asing bila bank-bank non-BUMN menaikkan suku bunga simpanannya. Peluang migrasi DPK ternyata juga didukung oleh keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menaikkan suku bunga penjaminan dari 7% menjadi 7,25% yang berlaku mulai 15 Februari 2011.
Kenaikan BI rate berpotensi memberatkan anggaran kebijakan BI tahun 2011 (Rp 45 triliun) karena beban SBI bertambah. Capital inflow meningkat yang dalam jangka pendek tentu lebih menyentuh sektor portofolio daripada sektor riel. Karena itu, koordinasi BI dan otoritas fiskal bukan sekedar menahan suku bunga bank-bank BUMN, tetapi membuat capital inflow bertransformasi menjadi proyek pembangunan infrastruktur maupun direct investment. Sisi supply bertambah, tingkat inflasi kembali turun, lapangan kerja baru tercipta sehingga angka pengangguran dan kemiskinan berkurang. Tetapi, bila motifnya spekulasi, arus dana masuk itu akan bertahan di sektor portofolio yang mendorong naiknya suku bunga dan yield. Biaya produksi dan transaksi melonjak, daya saing menurun, potensi supply mengecil, inflasi naik dan akhirnya pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terelakkan. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Agenda Kebijakan
Hari ini, 14 Februari, Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan memanggil resmi Gubernur BI agar menjelaskan alasan kebijakan BI rate, baik faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan maupun dampak perubahannya pada perekonomian. Penjelasan kuat dan rasional akan mengurangi tekanan DPR atas kebijakan yang telah diambil. Komisi XI DPR telah beberapa kali mengingatkan Bank Indonesia agar mempertahankan BI rate bila mungkin malah diturunkan. Diskusi substantif atas kebijakan BI rate selayaknya tidak boleh lagi hanya dipahami dalam ruang rapat DG BI, ia harus menjadi wacana masyarakat umum yang tidak hanya menguntungkan para pemilik modal tetapi juga seharusnya memperbesar potensi pembangunan perekonomian nasional. Mereka yang mewakili kepentingan pemilik modal tentu selalu berusaha menekan BI rate naik atau minimal mempertahankannya pada posisi tinggi walaupun kecenderungan suku bunga regional dan global menurun. Dengan begitu, cara memperoleh keuntungan dipermudah, tanpa perlu meningkatkan value-added perekonomian, cukup dengan migrasi dana dari negara bersuku bunga rendah ke negara bersuku bunga tinggi, seperti Indonesia. Mereka yang pro strategi pembangunan sustainable-welfare state melihat kebijakan BI rate seharusnya mampu memperbesar peluang terciptanya enterpreneurship lebih-lebih pada sektor UMKM. Karena sektor inilah yang memiliki potensi besar, yang bila dikembangkan dengan serius, mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Inilah tujuan negara ini dibentuk, semua kebijakan institusi negara harus mampu menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
