KEDAULATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dr. Harry Azhar Azis, MA.[1]
I. Pendahuluan
Pesan sebagai negara berdaulat termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Namun, potensi ancaman tetap harus diperhatikan terutama bila makna kedaulatan Indonesia terganggu. Sumber daya alam yang melimpah serta kekuatan sumber daya manusia seharusnya memperkuat kedaulatan bangsa di kancah internasional.
Era Soeharto, Indonesia mendapat gelar “Macan Asia” karena pertumbuhan ekonomi tinggi yang sustainable. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1966–2007 mencapai 6,5%; bahkan pada awal krisis 1997, pertumbuhan ekonomi masih 4,5%.[2] Tingkat inflasi berfluktuasi dari 76,7% (1961) melonjak 635% (1966) menjadi 5,17%, tapi pernah -1,72 (1952) dan 0.01 (1956). Pada masa orde baru, tingkat inflasi berhasil mencapai titik terendahnya pada tahun 1971 sebesar 0,81%.[3] Bandingkan dengan 2,78% (2009) di era reformasi sebagai inflasi terendah.
Pada era orde baru, PDB Indonesia tertinggi di ASEAN pada tahun 1986 mencapai US$ 188,59M, diikuti Thailand (US$ 91,87M), Philipina (US$ 77,06M), Malaysia (US$ 55,46M), dan Singapura (US$ 31,74M). Pada 2010, PDB Indonesia sekitar Rp 6250T (US$694,4M. Ukuran PDB tidaklah merepresentasikan pemerataan atau keadilan. Masalah distribusi pendapatan pada orde baru menyebabkan lahirnya pergolakkan memisahkan diri, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan gerakan disintegrasi di Timor Timur, yang kemudian terjadi pada 1999. Ancaman kedaulatan negara juga muncul dari luar negeri seperti Malaysia yang mengclaim pulau-pulau di perbatasan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kini menjadi milik Malaysia berdasarkan keputusan International Court of Justice (ICJ), 17 Desember 2002. Malaysia juga mengclaim Blok Ambalat (2005) yang masih terjadi sampai sekarang.
II. Disintegrasi versus Kesejahteraan
Ancaman disintegrasi mendorong kita ke sistem otonomi daerah (otda). Memasuki usia ke-11, otda belum sepenuhnya mencegah pikiran disintegrasi. Faktor ekonomi, politik, dan hukum perlu mendapat perhatian serius karena dapat menjadi pemicu diintegrasi. Ketimpangan laju pertumbuhan PDRB provinsi, Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki laju yang lebih tinggi dibanding Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu 5,4%/tahun untuk KBI dan 4,3%/tahun KTI.[4]
Implikasi pertumbuhan ekonomi juga berbeda per wilayah atas tingkat kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan terendah di DKI Jakarta (4,1%) dan tertinggi ditempati di Papua Barat (38%). Untuk tingkat pengangguran, tertinggi di Banten (15,8%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (3,7%). Tingkat kemiskinan dan pengangguran berjalan berlawanan mungkin oleh banyaknya eksodus penduduk Timur ke Barat Indonesia atau desa ke kota, yang karena kurang skill tidak tertampung sektor formal atau memperbesar angka sektor nonformal (63%).
Dibanding ASEAN, pengangguran Indonesia 2006-2010 sebesar 8,61%. Sementara Philipina (7,48%), Malaysia (3,41%), Singapura (2,42%), dan Thailand (1,41%).[5] Ini salah satu alasan TKW atau TKI yang low-skill labor, bahkan high-skill labor yang mencari kerja di luar negeri umumnya karena salary system yang rendah di Indonesia.
Tidak heran bila di wilayah perbatasan, sebagian penduduk merasa lebih nyaman berhubungan dengan negara tetangga dibading berhadapan dengan birokrasi di Indonesia. Apalagi masih belum diperjelas batas wilayah perbatan dan pengawasan yang lemah.
III. Inti Keadilan: Ideologi Kesejahteraan
Solusi utama dari ancaman disintegrasi adalah pemerataan dan keadilan manfaat pembangunan. Sebagai negara kepulauan, konsekuensi pembangunan adalah memperhitungkan over cost pada komponen biaya pembangunan, yang seharusnya bisa diminimalkan bila perencanaan pembangunan cermat dan disparitas perencanaan dan realisasi minimal.
Kedua, dengan desentralisasi, kapasitas dan kompetensi perangkat daerah harus ditingkatkan terus agar penyelenggaraan pemerintahan makin efisien dan governance. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia belum berubah. Tahun 2010, IPK Indonesia di ranking 110 naik 1 tingkat dari 2009 (111) dan 16 peringkat dari 2008 (126). Perilaku korupsi dan law enforcement masih jauh “panggang dari api”.
Ketiga, pengawasan teritorial, khususnya perbatasan, harus ditingkatkan. Dengan 70% sebagai wilayah laut, peningkatan sarana dan prasarana harus diprioritas.
Keempat, ukuran-ukuran kuantitatif kemakmuran seperti pengangguran, kemiskinan, perbedaan pendapatan (income gap) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus makin dipertegas, bukan saja secara nasional tetapi sampai tingkat Kabupaten/Kota. Dan, pengawasan atas pencapaian harus makin dimuat masif. Demokrasi tidaklah sekedar menghasilkan pemimpin bercitra baik, tetapi pemimpin substantif yang mengerti bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya, terutama kesejahteraan rakyatnya.
Kelima, rakyat harus makin dibuat cerdas karena hanya dengan kualitas kecerdasan rakyat yang meningkat mereka mampu bukan saja memperbaiki kualitas kehidupannya, tetapi juga memilih pemimpin-pemimpinnya yang berkualitas dan memiliki moral tinggi bekerja tanpa akhir, dengan keyakinan penuh usahanya berhasil. Dengan ideologi “yakin usaha sampai”, yang dimiliki mayoritas rakyat Indonesia, tidak ada satupun pemimpin bisa berkelit dari kegagalan. Inilah pesan pokok dari “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah dirinya sendiri..”
Terimakasih
[1] Watua Ketua Komisi XI DPR (2009-14), PhD Oklahoma St. U, USA (2000), lahir Tanjungpinang, Kepri (1956). Makalah Seminar Nasional RAKORNAS KAHMI, “Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial”. 28 - 29 Januari 2011, Jakarta.
[2] BPS, 2005.
[3] Nota Keuangan 1966 – 1997. Departemen Keuangan, Jakarta. Data BPS menyebut 2,47%, Sasmito Wibowo pd diskusi inflasi di FPG DPR RI, 27 Januari 2011.
[4] BPS, 2010.
[5] World Economic Outlook 2010, IMF.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar