Untuk Siapa APBNP 2010, Seminar CIDES, 5 April 2010

UNTUK SIAPA APBN-P 2010?

DR Harry Azhar Azis

Ketua Badan Anggaran DPR RI

Aumsi Makro

·         Pemerintah ajukan perubahan asumsi makro RAPBN-P 2010 terkait perkembangan ekonomi. APBN 2010 dianggap sebagai APBN transisi karena perubahan pemerintahan walau Presidennya tetap sama. Pokok-pokok kebijakan fiskal menggunakani defisit APBN dari 1,6% ke 2,1% PDB dan SILPA 2009 Rp 38,3T untuk membiayai  stabilisasi harga, rehab/rekon bencana Padang, infrastruktur, UKM, dan belanja baru K/L.

·         Usul pemerintah, asumsi makro: pertumbuhan ekonomi tetap 5,5%, inflasi naik 5,7% (APBN 2010 5,5%),  SBI naik 7% (6,5%), nilai tukar menguat 9.500 (Rp10.000/USD),  harga BBM 77 (USD65/barrel), lifting minyak tetap 965 ribu barrel/hari.  PDB naik dari Rp 5.981T menjadi Rp 6.260T.

·         Pembahasan awal DPR dan Pemerintah ada ruang kesepakatan: Pertumbuhan ekonomi 5,5%-6 % fokus 5,7%,  inflasi 5%-5,5 % fokus 5,3%,  kurs rupiah 9.100-9.500 Rp/USD fokus 9.300 Rp/USD,  SBI 3 bulan 6,1%-6,7% fokus 6,3% dan harga BBM 65-85 USD/barrel fokus di angka 80.

Penerimaan

·         Juga,  pemerintah ajukan pendapatan negara/hibah Rp 974,8T atau naik 2,6% (APBN2010 Rp 949,7T). Penerimaan dalam negeri berubah: penerimaan pajak turun 1,3% dari Rp 742,7T jadi Rp 733,2T. PNBP naik 116,8% dari Rp 205,4T jadi Rp 239,9T. Hibah naik dari Rp 1,5T jadi Rp 1,7T.

·         Penerimaan pajak turun karena penerimaan pajak 2009 turun dibandingkan targetnya. “Kasus Gayus” dapat memberikan analisis lain. APBN-P 2010 menyesuaikan perkembangan ini.  Usul pemerintah, penerimaan pajak turun Rp 9,5T.  Tax ration juga diturunkan dari 12,4% (APBN 2010) jadi 11,7% karena PDB naik.  Sumber penerimaan pajak yang turun: PPh non-migas (Rp 2,57T), PPn impor (Rp 19,71T), serta PBB (Rp 1,18T) dan pajak perdagangan internasional,  bea masuk dan bea keluar (Rp 4,28T).

Belanja

·         Justru, belanja negara naik 5% (Rp 56,97T) dari Rp 1.047,6T jadi Rp 1.104,6T.  Peningkatan terjadi pada belanja pusat bukan transfer ke daerah.

·         Belanja pusat naik  6% (Rp 45,1T) dari Rp 725.2T jadi Rp 770,4T. Di dalamnya,  belanja subsidi naik terbesar 26% (Rp 41,52T) dari Rp 157,8T  jadi Rp 199,3T.  Meski belanja pegawai, barang, modal, subsidi,  sosial dan lainnya  naik, belanja bunga utang turun 3% dari Rp 115,6T ke Rp 112,5T.  Bunga utang turun karena yield SBN turun dan perubahan target SBN 2009 dari instrumen jangka pendek ke jangka panjang yang berimbas ke 2010.

·         Kenaikan belanja subsidi Rp. 41,52T lebih pada subsidi energi (34,98%)  ketimbang non-energi (8,3%).  Subsidi energi mencapai  Rp. 143.7T dimana Rp. 89,3T (62,1 %) adalah BBM dan Rp 54.5T (37,9%) subsidi listrik.   Subsidi BBM naik karena harga dinaikkan ke USD 77/barrel.  Subsidi listrik naik alasan PLN untuk masalah “byar pet”? Disamping subsidi naik, TDL juga diusulkan naik 15% pada Juli 2010. Margin PLN juga diusulkan naik dari 5% ke 8% alasannya untuk peningkatan kapasitas dan kinerja keuangan.  Pada subsidi non-energi peningkatan terbesar pada subsidi pangan dan pupuk, masing-masing 25,2%  (Rp 2,9T) dan 29,9% (Rp 4.4T).  

·         Belanja pemerintah pusat juga alami kenaikan dari  Rp 340,1Tjadi Rp 355,6T  atau naik Rp 15,5T (4,6%).  Untuk program baru KIB II Rp 5,7T, luncuran BLM PNPM Rp. 379,9M, tambahan anggaran pendidikan Rp 9,4T. Kriteria belanja tambahan diantaranya adalah pernah dibahas APBN 2010 namun dana tidak  cukup seperti penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir

·         Belanja daerah bertambah dari Rp 306T jadi Rp 310,5T naik 1% (Rp 4,5T) sehinga total transfer daerah dari Rp 322,4T jadi Rp 334,3T atau naik   4% (Rp11,5T). Dana Otsus/Penyesuaian tetap Rp 16,4T.

Defisit Pembiayaan

·         Perubahan pendapatan, hibah dan belanja menyebabkan besaran defisit naik dari Rp 98T (1,6% PDB) jadi Rp129.8T (2,1% PDB), ini usul pemerintah.

·         Defisit Rp129.8T (APBNP2010) artinya peningkatan Rp31.8T (32,5%) dibandingkan APBN 2010. Ini dibiayai dari sumber pembiayaan non-utang Rp23T dan pembiayaan utang Rp 106,8T.

·         Hingga Februari 2010, total utang pemerintah Rp 1.617T (25,8% PDB) dimana 62,6% (Rp 1.012T) dalam SBN dan Rp 605,1T pinjaman. Dibanding 2005,  utang pemerintah naik 23,2% (Rp 304,1T). SBN yield tinggi 10%-11%, utang makin mahal dari pinjaman LN rate saat ini  4%. Meski SBN lebih murah dari komersil, beban utang tetap mengenaskan. Perlu pengendalian SBN melihat outstanding SBN,  SBI 3 bulan, yield penerbitan/kupon, nilai tukar, dan komposisi penerbitan.

·         Kemampuan pemerintah berutang, katakanlah 30% PDB, perlu skenario defisit jangka waktu tidak panjang dan tidak tambah beban ekonomi masa depan. Pengaturan jatuh tempo, pengetatan implementasi,cost-benefit  agar utang produktif, bukan masuk dalam perangkap debt-trap.

APBN dan RAPBN-P 2010 (Milyar Rupiah)
Uraian							APBN	RAPBN-P	Selisih	% APBN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH							949.656,1	974.819,7	25.163,6	102,6
	I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI					948.149,3	973.161,7	25.012,4	102,6
		1. PENERIMAAN PERPAJAKAN					742.738,0	733.238,0	(9.500,0)	98,7
		% thd PDB					12,4	11,7	-	-
			a. Pajak Dalam Negeri				715.534,5	710.313,6	(5.220,9)	99,3
				i. Pajak penghasilan			350.958,0	356.012,5	5.054,5	101,4
					1. Migas		47.023,4	54.652,8	7.629,4	116,2
					2. Non-Migas		303.934,6	301.359,7	(2.574,9)	99,2
				ii. Pajak Pertambahan Nilai			269.537,0	259.645,9	(9.891,1)	96,3
					- PPN Dalam Negeri		167.369,1	177.191,2	9.822,1	105,9
					- PPN Impor		102.167,9	82.454,7	(19.713,2)	80,7
				iii Pajak bumi dan bangunan			26.506,4	25.323,6	(1.182,8)	95,5
					iv.BPHTB		7.392,9	7.233,6	(159,3)	97,8
					v. Cukai		57.289,2	58.289,2	1.000,0	101,7
					vi.Pajak lainnya		3.851,0	3.808,8	(42,2)	98,9
			b. Pajak Perdagangan Internasional				27.203,5	22.924,4	(4.279,1)	84,3
				i. Bea masuk			19.569,9	17.308,0	(2.261,9)	88,4
				ii. Bea keluar			7.633,6	5.616,5	(2.017,1)	73,6
		2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					205.411,3	239.923,6	34.512,3	116,8
			a. Penerimaan SDA				132.030,2	160.512,7	28.482,5	121,6
				1) SDA Migas			120.529,8	149.012,2	28.482,4	123,6
					-  Minyak Bumi		89.226,5	109.866,1	20.639,6	123,1
					-  Gas Bumi		31.303,2	39.146,1	7.842,9	125,1
				2) NonMigas			11.500,5	11.500,5	-	100,0
					-  Pertambangan Umum		8.231,6	8.231,6	-	100,0
					-  Kehutanan		2.874,4	2.874,4	-	100,0
					-  Perikanan		150,0	150,0	-	100,0
					-  Permbangan Panas Bumi		244,4	244,4	-	100,0
			b. Bagian Laba BUMN				24.000,0	28.000,0	4.000,0	116,7
			c. PNBP lainnya				39.894,2	41.924,1	2.029,9	105,1
			d. Pendapatan BLU				9.486,9	9.486,9	-	100,0
	II. HIBAH						1.506,8	1.658,0	151,2	110,0
B. BELANJA NEGARA							1.047.666,0	1.104.636,6	56.970,6	105,4
	I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT					725.243,0	770.368,2	45.125,2	106,2
		% thd PDB					12,1	12,3	-	-
		1. Belanja Pegawai					160.364,3	162.410,4	2.046,1	101,3
		2. Belanja Barang					107.090,0	110.661,5	3.571,5	103,3
		3. Belanja Modal					82.175,5	88.101,1	5.925,6	107,2
		4. Pembayaran Bunga Utang					115.594,6	112.452,8	(3.141,8)	97,3
		5. Subsidi					157.820,3	199.336,5	41.516,2	126,3
			a. Energi				106.526,7	143.793,7	37.267,0	135,0
				1) Subsidi BBM			68.726,7	89.291,3	20.564,6	129,9
				2) Subsidi Listrik			37.800,0	54.502,4	16.702,4	144,2
			b. Non Energi				51.293,6	55.542,8	4.249,2	108,3
				1) Subsidi Pangan			11.387,3	14.252,8	2.865,5	125,2
				2) Subsidi Pupuk			14.757,3	19.176,5	4.419,2	129,9
				3) Subsidi Benih			1.563,5	1.563,5	-	100,0
				4) PSO			1.375,0	1.375,0	-	100,0
				5) Kredit Program			5.337,7	2.856,4	(2.481,3)	53,5
				6) Subsidi Pajak			16.872,8	16.318,6	(554,2)	96,7
		6. Belanja Hibah					7.192,0	-	-	-
		7. Bantuan Sosial					64.291,2	67.933,3	3.642,1	105,7
		8. Belanja Lainnya					30.715,0	29.472,7	(1.242,3)	96,0
	II.	TRANSFER KE DAERAH					322.423,0	334.268,3	11.845,3	103,7
		1.	Dana Perimbangan				306.023,4	310.525,5	4.502,1	101,5
			a. Dana Bagi Hasil				81.404,8	85.906,9	4.502,1	105,5
			b. Dana Alokasi Umum				203.485,2	203.485,2	-	100,0
			c. Dana Alokasi Khusus				21.133,4	21.133,4	-	100,0
		2.	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian				16.399,6	16.399,6	-	100,0
		3.	Hibah ke daerah				-	7.343,2	7.343,2	-
C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)							98.009,9	129.816,9	31.807,0	132,5
	% Defisit Terhadap PDB						1,6	2,1	0,5	-
D. PEMBIAYAAN (I + II)							98.009,9	129.816,9	31.807,0	132,5
	I.	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					107.891,5	130.319,5	22.428,0	120,8
		1.	Perbankan dalam negeri				7.129,2	45.477,1	38.347,9	637,9
			1. Rekening Dana Investasi				5.504,2	5.504,2	-	100,0
			2. Rekening Pembangunan Hutan				625,0	625,0	-	100,0
			3. SAL dan SILPA 2009				1.000,0	39.347,9	38.347,9	3.934,8
		2.	Non-perbankan dalam negeri				100.762,3	84.842,4	(15.919,9)	84,2
			1. Hasil Pengelolaan Aset				1.200,0	1.200,0	-	100,0
			2. Dana Investasi Pemerintah dan PMN				(3.902,5)	(15.085,7)	(11.183,2)	386,6
			a Investasi Pemerintah				(927,5)	(3.610,5)	(2.683,0)	389,3
			b Penyertaan Modal Negara				(2.000,0)	(5.800,2)	(3.800,2)	290,0
			c Dana Bergulir				(975,0)	(5.675,0)	(4.700,0)	582,1
			3. Pinjaman untuk PT PLN				-	(7.500,0)	-	-
			4. Kewajiban Penjaminan				(1.050,0)	(1.050,0)	-	100,0
			5. Cadangan Pembiayaan				(914,3)	-	-	-
	II.	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)					9.881,5	502,6	(9.378,9)	5,1
		1.	Penarikan Pinjaman LN (bruto)				57.605,8	72.322,8	14.717,0	125,5
		2.	Penerusan Pinjaman (SLA)				8.643,8	16.924,1	8.280,3	195,8
		3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN				58.843,5	55.901,3	(2.942,2)	95,0
				ASUMSI MAKRO
	-	Produk Domestik Bruto (milliar Rp)					5.981.373,1	6.259.745,4	278.372,3	104,7
	-	Pertumbuhan ekonomi (%)					5,5	5,5	-	-
	-	Inflasi (%) y-o-y					5,0	5,7	0,7	-
	-	Tingkat bunga SBI 3 bulan (%)					6,5	7,0	0,5	-
	-	Nilai tukar (Rp/USD1)					10.000,0	9.500,0	(500,0)	95,0
	-	Harga minyak (USD/barel)					65,0	77,0	12,0	118,5
	-	Lifting  minyak (ribu barel/hari)					965,0	965,0	-	·          100,0