Siapa Penanggungjawab Inflasi, Harian Sinar Harapan, 6 Januari 2011

/http://www.sinarharapan.co.id/berita/content_96/read/siapa-penanggung-jawab-inflasi/

Siapa Penanggungjawab Inflasi?

Harry Azhar Azis

Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan Negara) DPR RI

Suasana kegembiraan tahun baru 2011, dipecah oleh pengumuman Biro Pusat Statistik (BPS) tentang angka inflasi 6,96%. Angka ini jauh di bawah target inflasi 5,3% tahun 2010 seperti disepakati Pemerintah dan DPR serta didukung Bank Indonesia (BI). BI menyatakan 5,3% masih dalam range kemampuan kebijakannya yaitu 5% plus minus 1%, dimana inflasi inti (core inflation) 4% plus minus 1%. Kesepakatan itu kemudian tertuang dalam UU APBNP 2010 yang disahkan Sidang Paripurna DPR tanggal 3 Mei 2010. Pelaksana UU adalah Pemerintah karena itu perlu ada penjelasan lebih rasional tentang kinerja khususnya terkait dengan sisi supply komoditas perekonomian sebagai penyumbang inflasi. Misalnya, mengapa kenaikan harga-harga komiditas itu terjadi tanpa kendali kekuasaan pemerintah?  Mengapa kebijakan dan anggaran yang dimiliki pemerintah tidak dijalankan secara maksimal agar target inflasi yang telah ditetapkan oleh UU APBN/P dapat dicapai?

Selain pemerintah, BI sebagai lembaga negara yang independen juga atau bahkan seharusnya paling bertanggungjawab dalam soal inflasi. Bunyi Pasal 7 ayat 1 UU 3/2004 tentang BI sangat tegas yaitu tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada penjelasan ayat ini ditegaskan ukuran kestabilan nilai rupiah adalah inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada ayat 2 UU 3/2004 ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Pada Pasal 21 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dan bank sentral (BI) diperintahkan untuk berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Bila tujuan stabilisasi nilai rupiah dan/atau koordinasi gagal, yang menyebabkan angka inflasi meloncat ke wilyah tidak terkendali, siapa yang layak dimintakan pertanggungjawabannya? Inilah titik masalah.

Sebab Inflasi dan Penanggungjawab

Secara teori, inflasi disebabkan perubahan sisi permintaan (demand) dan/atau penawaran (supply), yang masing-masing turunannya bervariasi. Di sisi permintaan terkait misalnya dengan kebijakan uang beredar (money supply), ketersediaan uang dalam setiap transaksi (availability of money) dan biaya suku bunga intermediasi (interest rate) yang semuanya merupakan tanggungjawab BI. Kebijakan BI dalam konteks ini disebut kebijakan moneter (monetary policy) yang berpengaruh pada kestabilan nilai rupiah, khususnya tingkat inflasi (inflation rate). Walau tidak pernah tegas diatur, BI tampaknya cenderung menganggap hanya inflasi inti (core inflation) yang layak menjadi wilayah tanggungjawabnya. Inflasi inti adalah angka inflasi yang dihitung dengan mengeluarkan faktor-faktor volatile food prices seperti bahan makanan atau makanan dan enerji. Jadi, agak aneh bila BI menjelaskan harga-harga bahan makanan seperti harga cabai merah dimana kenaikannya karena pedagang ambil untung besar. Apalagi kalau penjelasannya karena cuaca buruk, sesedehana itukah? Jauh lebih bijak bila BI menjelaskan faktor-faktor inflasi inti apakah sesuai  target  4% plus minus 1%. Walau angka 1% dapat berarti BI membiarkan harga-harga terdeviasi sampai 25%, yang menunjukkan kelemahan sisi perencanaan kebijakan moneter, khususnya dalam konteks inflation targeting framework.  

Di sisi penawaran, aspek produksi dan distribusi barang serta jasa adalah tanggungjawab pemerintah. Dari inflasi umum 6,96% seperti laporan BPS, 50% disebabkan kenaikan harga bahan makanan dan kemudian diikuti makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (18%), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (15%), sandang (7%), transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (7%), pendidikan, rekreasi dan olahraga (3%) dan kesehatan (1%). Bila bahan makan dan makanan jadi dikeluarkan dalam perhitungan inflasi, angka inflasi tahun 2010 hanya sekitar 2,23%. Cabai merah yang diusulkan seorang pejabat pemerintah agar dihilangkan dari perhitungan inflasi hanya menyumbang 9% dari total kenaikan harga-harga bahan makanan atau 4,5% dari total angka inflasi 2010. Justru kenaikan harga beras perlu menjadi perhatian karena menyumbang 37% atas inflasi harga bahan makanan.

Apa yang harus dilakukan?

Internal Komisi XI DPR sepakat agar masalah inflasi ini serius ditangani Kemenkeu dan BI, yang menjadi mitra kerja Komisi ini. Tetapi bila ditelusuri lebih jauh, apalagi bila dilihat barang dan jasa penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, bawang merah, makanan jadi, listrik dan seterusnya ternyata melibatkan banyak otoritas negara selain Kemenkeu dan BI seperti Bulog, Kementerian pertanian, Perdagangan dan banyak lagi. Paling tidak otoritas pemerintahan di bidang perekonomian memang harus serius dan mampu menyelesaikan masalah ini, yang bila keadaannya terus dibiarkan, pola inflasi seperti ini akan terus terjadi dan mengendus kecendrungan perbaikan dalam pertumbahan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Kita mengetahui bahwa kelompok masyarakat paling menderita bila inflasi tinggi adalah rakyat miskin dan berpendapatan tetap. Apalagi, kelompok berpendapatan rendah ini sebagian besar porsi pendapatannya justru digunakan untuk belanja bahan makanan, yang tahun ini tingkat inflasinya 15,64% yang artinya daya beli pendapatannya tergerus sebesar itu. Itulah sebabnya, beberapa ekonomi sering menyebut inflasi seperti perampok uang rakyat. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus mampu menangkap jenis perampok ini dengan mengendali harga-harga demi melindungi kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan yang lebih tegas dan terukur terutama terhadap sumber-sumber penyebab inflasi. Itulah tugas pemerintah tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, termasuk terhadap inflasi!