Sabtu, 15 Januari 2011

Nota Keuangan 2009, dimuat Harian Suara karya, 19 Agustus 2008


Nota Keuangan RAPBN 2009
Harry Azhar Azis
Wakli Ketua Panitia Anggaran DPR RI

Inilah Nota Keuangan RAPBN ke-empat yang dibacakan Presiden SBY pada Sidang Paripurna DPR 15 Agustus lalu. Didampingi Wakil Presiden JK, Presiden dengan bangga menyatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, pendapatan dan belanja negara mencapai di atas Rp 1000 triliun: pendapatan Rp 1023 triliun dan belanja negara Rp 1222 triliun. Angka ini tujuh kali lebih besar dari pendapatan dan 8,3 kali dari belanja dibanding RAPBN akhir masa Presiden Soeharto dimana pada 13 Maret 1998 pendapatan dan belanja ditetapkan seimbang pada Rp 147 triliun.

Pada masa Presiden Habibie, APBN 1998/1999, pendapatan dan belanja seimbang pada Rp 263 triliun. Pendapatan dan belanja negara meningkat Rp 302 triliun dan Rp 342 triliun di akhir masa Presiden Gusdur tahun 2001. Prestasi angka-angka ini tentu berbagi karena Habibibie diganti Gusdur pada 20 Oktober 1999 dan Gusdur diganti Megawati pada 23 Juli 2001. RAPBN 2005 ajuan Presiden Megawati, 16 Agustus 2004, menunjukkan pendapatan dan belanja yang terus meningkat sebesar Rp 378 triliun dan Rp 395 triliun. Dibanding APBN pada masa awalnya, yakni APBP I tahun 2005 sebesar Rp 492 triliun (pendapatan) dan Rp 512 triliun (belanja), kini pemerintahan SBY-JK telah mampu meningkatkan nominal pendapatan dan belanja negara lebih dari dua kali lipat.

Peningkatan ini menggembirakan lebih-lebih bila kinerja APBN, sesuai amanat konstitusi, dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tantangan terbesar kesejahteraan rakyat adalah menurunkan angka indikator utamanya: pengangguran dan kemiskinan. Mebaiknya indikator makro ekonomi pada tahun 2009 haruslah terkait indikator kesejahteraan tadi. Sebagai contoh,  Nota Keuangan ini menyatakan target pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 6,2%. Bila inflasi 6,5%, yang terjadi justru cancelling out karena pendapatan nasional riel justru menurun 0,3%. Begitu pula bila SBI 3 bulan 8,5%, dibanding tahun ini 7,5%, ini tentu akan makin melemahkan fungsi intermediasi perbankan di tahun depan, memperlambat pertumbuhan investasi, menekan penciptaan lapangan kerja baru dan akhirnya memperkecil dampak anggaran negara bagi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pada tahun 2009 kemiskinan dan pengangguran diharapkan turun menjadi 12%-14% dan 7%-8%. Target ini tidak sulit dicapai karena angka kemiskinan dan pengangguran sekarang 15,4% dan 8,5%. Tetapi mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2005, yang menghendaki pengangguran 5,1% dan kemiskinan 8,2% tahun 2009, birokrasi pemerintah sebagai pelaksana anggaran harus dipacu bekerja ekstra keras. Bila nanti pada Oktober 2008, DPR dan Pemerintah sepakat menghasilkan anggaran yang tidak jauh berbeda, kita berharap dengan kerja keras, bisa makin terlihat relasi positif APBN dan kesejahteraan rakyat. Semoga.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar